Mata-elang.com || TUBAN-JATIM, – Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, Proyek Pembangunan jalan Hotmix diduga siluman tanpa papan nama proyek, lokasi proyek tersebut berada di desa Sugihwaras kecamatan Parengan. Rabu, (30/08/2023).
Hal ini jelas menyimpang dari Keterbukaan Informasi publik (KIP) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana, serta nilai kontrak, dan jangka waktu pengerjaannya.
Pengangkangan UU KIP, kini Semakin kompleks, aturan yang telah diundangkan seakan tak terperdulikan dan hanya menjadi hal lumrah di langgar.
Bagaimana tidak, seperti yang di sampaikan ketua DPD Lsm Cobra Kabupaten Tuban, Mohammad Subiyanto mengungkapkan, masih banyak ditemukan di lapangan. Meski sudah sering dipersoalkan oleh publik, sepertinya Perpres itu tidak berlaku di Kabupaten Tuban.
Moh.Subiyanto menilai, Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama seperti di desa Sugirawas, diduga indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggarannya.
Menurut ketua LSM Cobra terbit, jendaknya pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ( Perkim ) Kabupaten Tuban sebagai Leading Sector tidak melakukan pembiaran akan hal tersebut.
” Ada kesan Dinas terkait lemah dalam pengawasan. Papan informasi tersebut adalah sarana wahana informasi untuk masyarakat yang perlu disampaikan sehingga tidak timbul kecurigaan pihak lain”, imbuh Moh Subiyanto.
Meski begitu, berkaitan proyek tanpa Papan informasi tersebut, Tidak bisa diketahui secara pasti siapa pelaksana ataupun penanggung jawab.
Ditempat proyek sekitar lokasi, selain tak menemukan papan proyek, media juga tidak dapat menjumpai siapapun untuk bisa di konfirmasi.
Hasil investigasi terhimpun sementara, Kuat dugaan pengaspalan jalan tersebut baru saja kelar dikerjakan. Namun Parahnya , pekerjaan ini terkesan asal jadi, diduga pekerjaan pengaspalan menggunakan aspal jenis Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC ).
Tak hanya itu, tepatnya pada Rabu ( 30/08 ) dilokasi kegiatan tersebut terlihat kasat mata, hamparan hotmix diduga asal-asalan, tidak sesuai standar operasional dan terdapat bagian tepi aspal yang sudah hancur, serta pengerjaan (SOP). Dimana hal ini ini terjadi terindikasi akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Pasalnya dilapangan banyak dijumpai Lapis Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) banyak Pengausan kerusakan yang terjadi karena agregat yang berasal dari material yang tidak tahan aus agregat berbentuk bulat dan licin.
Diduga Jumlah passing kurang maksimal. Jumlah passing di lapangan lebih sedikit dari saat trial maka tingkat kepadatan berkurang (density). Seperti yang diketahui density minimal sesuai spesifikasi adalah 98%. Jika kurang dari itu akan dikhawatirkan lapisan air tidak 100% kedap air. Air akan masuk ke struktur pondasi dan lama kelamaan akan menyebabkan kerusakan aspal.
Namun sangat disayangkan ketika pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Terkesan pekerjaan yang semestinya harus diawasi atau dengan kata lain ada keengganan dari pihak dinas untuk melakukan pengawasan yang sudah menjadi tanggung jawab atau tupoksinya.
Mengait hal itu kemudian, kembali Moh.Subiyanto mengendus adanya motive jahat yang terindikasi di lakukan oleh oknum pada proyek itu.
” Proyek pemerintah dengan menggunakan anggaran APBD yang tidak lain adalah uang rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak setiap tahunnya, namun sayang disayangkan jika pelaksanaan ini secara terang-terangan menyembunyikan informasi kegiatan”, Endus Moh Subiyanto.
“Kami juga berhak tahu berapa anggarannya, dikerjakan CV apa” pungkas ketua LSM kobra dengan nada menggerutu.
Sampai berita ini di turunkan, belum ada yang mengkonfirmasi.
Editor : Hema Windi Astuti
