Mata-elang.com ” Muaradua,Sumsel – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Pemkab OKU Selatan Arson Abadi, SKM.,M.Si. mengikuti Webinar bertajuk ‘’Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Untuk Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa’’, Jumat (19/05/2023).
Bertempat di Aula Video Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten OKU Selatan, Webinar yang digelar secara daring ini juga diikuti oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten OKU Selatan, dan Dinas Kominfo OKU Selatan.
Dalam kesempatan ini Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah salah satu tuntutan reformasi sekaligus amanat dari para pendiri bangsa. Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah salah satu tuntutan reformasi sekaligus amanat dari para pendiri bangsa.
Bahtiar mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneruskan semangat tersebut dengan merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Ini kebijakan luar biasa, implementasi dari kebangkitan nasional. Jadi pembangunan IKN itu harus dilihat bentuk kebangkitan baru, kesadaran baru, cara berpikir memandang Indonesia bahwa Indonesia ini adalah satu kesatuan utuh dari seluruh aspek,” ujar bahtiar.
Ia menyebut dengan adanya IKN Nusantara maka pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja atau Jawasentris, melainkan Indonesiasentris. “Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, apabila hari ini masih ada pemikiran-pemikiran yang tidak mendukung IKN, saya sampaikan bahwa jangan-jangan dia sedang tidur saat Reformasi. Karena Reformasi itu jelas meminta keadilan dalam pembangunan di seluruh Indonesia,” tegas Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, sejatinya pencanangan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Ia bercerita, setelah hadirnya berbagai pergerakan sampai Indonesia merdeka pada 1945, maka ibu kota negara (IKN) Indonesia terletak pada pusat pemerintahan Belanda, di Batavia, Jakarta.
(Evi andari)
