Mata-elang.com II TAPANULI SELATAN-SUMUT– Mukmin Saleh Siregar Anggota DPRD kabupaten Tapsel, provinsi Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan pantauan wartawan, Rabu ( 05/04/2023 ), dalam laman pengumuman LHKPN, pada tanggal 11 Januari 2021 periodik 2020 melaporkan dan/atau menyampaikan harta kekayaannya dengan sub total Rp2.429.070.359,- dan tercatat memiliki hutang Rp1.108.728.692,- total harta kekayaannya menjadi sebesar Rp1.320.341.667.
Sementara pada tanggal 11 Januari 2022 untuk periodik 2021 berdasarkan pengumuman LHKPN Mukmin Saleh Siregar melaporkan dan/atau menyampaikan LHKPN nya sebesar Rp1.699.201.368 tercatat memiliki hutang Rp768.831.351 dengan sub total Rp2.468.032.719.
Berikut rincian harta kekayaan Mukmin Saleh Siregar periodik 2021 berdasarkan pengumuman LHKPN.
Tanah dan Bangunan
Rp1.910.000.000.Denganrincian :
Tanah Seluas 149 m2 di Kab / Kota, Kota Padangsidimpuan,
hasil sendiri Rp. 95.000.000.
Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/136 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, hasil sendiri Rp550.000.000.
Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/140 m2 di Kab / Kota, Kota
Padang sidimpuan,hasil sendiri Rp850.000.000.
Tanah Seluas 14560 m2 di Kab / Kota, Deli Serdang,hasil sendiri Rp. 150.000.000.
Tanah Seluas 5577 m2 di Kab / Kota, Tapanuli Selatan,hasil sendiri Rp. 75.000.000.
Tanah Seluas 4498 m2 di Kab / Kota, Tapanulk Selatan,hasil sendiri Rp. 75.000.000.
Tanah Seluas 20750 m2 di Kab / Kota, Tapanuli Selatan,hasil sendiri Rp. 100.000.000.
Tanah Seluas 7500 m2 di Kab / Kota, Tapanuli Selatan, hasil sendiri Rp. 15.000.000.
Alat Transportasi dan Mesin Rp512.000.000 dengan rincian :
Motor, HONDA X1B02N04L0 A/T / SOLO Tahun 2015, hasil
Sendiri Rp. 7.000.000.
Motor, HONDA NC11BFID A/T / SOLO Tahun 2013, Hasil sendiri Rp. 5.000.000.
MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L / JEEP Tahun 2019,
Hasil Sendiri Rp. 500.000.000. Kas dan Setara Kas
Rp46.032.719.
Sub Total Rp2.468.032.719. tercatat memiliki hutang
Rp768.831.351.Total Harta Kekayaan
Rp1.699.201.368.
Jadi untuk periodik 2021 harta kekayaannya bertambah dari tahun sebelumnya.
Sementara untuk periodik 2022, harta kekayaan Mukmin Saleh Siregar belum tayang pada laman pengumuman LHKPN.
Untuk diketahui tanggal 31 Maret 2023 adalah batas waktu yang ditentukan KPK untuk melaporkan harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Sebagaimana diketahui, penyelenggara negara berkewajiban menyerahkan LHKPN. Terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyerahkan LHKPN dapat dikenakan sanksi administratif. Hal itu tertuang dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ada apa dengan LHKPN periodik 2022 Mukmin Saleh Siregar yang menduduki kursi jabatan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tapsel ? ( Samsul Hasibuan )
